RS Satria Medika – Ketua Dewan Pembina Indonesia Health Development Center (IHDC), Nila F Moeloek, menilai partisipasi kesehatan di Indonesia masih belum inklusif.
Ia menyampaikan hasil kajian IHDC di Jakarta pada 2 Januari 2026.
Kajian tersebut menunjukkan banyak kelompok masyarakat masih menghadapi hambatan struktural.
Kelompok tersebut mencakup perempuan, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan pasien penyakit kronis.
Masyarakat di wilayah terpencil juga menghadapi tantangan serupa.
Hambatan ini membatasi keterlibatan mereka dalam sistem kesehatan nasional.
“Baca Juga: Jerawat di Dagu: Penyebab Umum dan Cara Mencegahnya“
Kajian IHDC Soroti Akar Masalah Sistem Kesehatan
IHDC sebelumnya menyusun kajian ilmiah bertajuk Partisipasi Kesehatan sebagai Ideologi Kesehatan Bangsa.
Kajian ini juga memuat sintesis diskusi publik nasional.
IHDC menilai akar masalah kesehatan Indonesia tidak hanya soal pembiayaan.
Masalah utama juga muncul dari lemahnya partisipasi bermakna masyarakat.
Partisipasi ini penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem kesehatan.
Tanpa keterlibatan aktif, kebijakan kesehatan sulit menjawab kebutuhan nyata warga.
Cakupan JKN Tinggi, Namun Keadilan Akses Belum Merata
Nila menilai Indonesia telah mencapai cakupan Jaminan Kesehatan Nasional lebih dari 95 persen.
Namun, capaian ini belum sejalan dengan keadilan akses layanan.
Kualitas layanan dan kepercayaan publik juga masih menghadapi tantangan.
Berbagai kajian independen menunjukkan ketimpangan pemanfaatan layanan kesehatan.
Ketimpangan muncul antar wilayah, gender, dan status sosial ekonomi.
Penyandang disabilitas dan pasien penyakit tertentu juga mengalami kesenjangan layanan.
Dampak Nyata dari Rendahnya Partisipasi Kesehatan
Lemahnya partisipasi kesehatan menimbulkan dampak nyata di masyarakat.
Banyak pasien menunda pengobatan dan tidak patuh pada terapi.
Perilaku promotif dan preventif juga masih rendah.
Kondisi ini meningkatkan beban layanan kuratif dan pembiayaan kesehatan.
Kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan ikut menurun.
Fenomena berobat ke luar negeri juga semakin meningkat.
Perempuan dan Kelompok Rentan Hadapi Risiko Lebih Besar
Direktur Eksekutif IHDC sekaligus Ketua Tim Kajian, Ray Wagiu Basrowi, menyoroti peran perempuan.
Perempuan memegang lebih dari 70 persen keputusan kesehatan keluarga.
Namun, keterlibatan strategis perempuan dalam perencanaan pembangunan masih lemah.
Kelompok miskin dan marjinal juga menghadapi keterbatasan partisipasi.
Tingkat keterlibatan mereka dalam forum kesehatan masih di bawah 40 persen.
Hanya sekitar 25 persen usulan mereka yang terakomodasi.
Penyandang disabilitas menghadapi situasi lebih berat.
Kurang dari 20 persen pernah terlibat dalam forum layanan publik.
Kondisi ini memperlebar kesenjangan akses dan kualitas layanan.
Stigma dan Ketimpangan Wilayah Perburuk Akses Layanan
IHDC juga mencatat stigma pada HIV, TBC, dan kesehatan jiwa.
Stigma ini menghambat tes, terapi, dan keberlanjutan layanan.
Diskriminasi membuat banyak pasien enggan mencari bantuan.
Ketimpangan geospasial juga masih tinggi.
Partisipasi kesehatan di wilayah tertinggal hanya sekitar 30 hingga 35 persen.
Masyarakat harus menempuh perjalanan dua hingga empat jam menuju layanan rujukan.
Rekomendasi 9 Pilar dan 5 Instrumen Penguatan
IHDC merekomendasikan sembilan pilar solusi partisipasi kesehatan nasional.
Pilar tersebut mencakup pendekatan partisipatif berbasis gotong royong.
IHDC juga mendorong partisipasi berbasis pengalaman hidup masyarakat.
Pilar lain meliputi pemantauan berbasis komunitas dan praktik berbasis bukti.
Penguatan kepercayaan publik dan pemanfaatan media digital juga penting.
Pendekatan berbasis desa, keluarga, dan rumah tangga menjadi fokus utama.
IHDC juga mengusulkan lima instrumen penguatan partisipasi kesehatan.
Instrumen ini mencakup agen komunitas seperti Posyandu dan Puskesmas.
IHDC juga mendorong perlindungan sistemik dari stigma dan diskriminasi.
Partisipasi Bermakna Jadi Fondasi Sistem Kesehatan
IHDC menegaskan partisipasi kesehatan bermakna menjadi fondasi sistem kesehatan nasional.
Cakupan jaminan luas harus diiringi keberanian mendengar suara warga.
Perempuan, keluarga, dan kelompok rentan perlu ruang partisipasi nyata.
Ray menegaskan tanpa partisipasi bermakna, sistem kesehatan menjadi rapuh secara sosial.
Dengan menjadikan partisipasi sebagai ideologi nasional, Indonesia dapat membangun kepercayaan publik.
Pendekatan ini memperkuat ketahanan kesehatan bangsa secara berkelanjutan.
“Baca Juga: 5 Sumber Protein Penting untuk Pertumbuhan Anak Sehat“
