RS Satria Medika – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, mengungkap tiga faktor utama kekerasan. Ia menyoroti faktor ekonomi, pola asuh, serta penggunaan gadget dan media sosial.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam forum Hari Perempuan Internasional di Jakarta, Maret 2026. Menurutnya, banyak keluarga belum menggunakan teknologi secara bijak. Akibatnya, anak dan perempuan menjadi rentan terhadap kekerasan.
Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit sering memicu konflik dalam rumah tangga. Kemudian, pola asuh yang kurang tepat memperburuk situasi. Karena itu, pemerintah menilai edukasi keluarga menjadi sangat penting.
“Baca Juga: Kenali Gejala Awal Katup Aorta Menyempit“
Angka Kematian Ibu dan Anak Masih Tinggi
Profesor Kesehatan Masyarakat UGM, Adi Utarini, menyoroti tingginya angka kematian ibu dan anak. Ia menyebut lebih dari 4.100 ibu hamil meninggal setiap tahun.
Ia juga menjelaskan sekitar 33 ribu bayi dan balita meninggal setiap tahun. Artinya, setiap jam terdapat satu ibu hamil meninggal dan empat anak kehilangan nyawa.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan kesenjangan layanan kesehatan. Banyak perempuan masih sulit mengakses fasilitas kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas layanan kesehatan secara merata.
Kekerasan Anak Masih Meluas di Indonesia
Data pemerintah menunjukkan 50,78 persen anak usia 13–17 tahun pernah mengalami kekerasan. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 11,5 juta anak.
Selain itu, sekitar 33,64 persen anak mengalami kekerasan dalam satu tahun terakhir. Angka tersebut menunjukkan masalah ini masih sangat serius.
Di sisi lain, prevalensi kekerasan terhadap perempuan mencapai 6,6 persen pada 2024. Meski angka ini menurun dari 2018, pemerintah tetap menganggapnya tinggi.
Karena itu, pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan dan anak.
Pemerintah Batasi Akses Media Sosial untuk Anak
Sebagai langkah pencegahan, pemerintah menerbitkan aturan baru terkait media sosial. Kementerian Komunikasi melarang anak di bawah 16 tahun membuat akun sendiri.
Aturan tersebut akan mulai berlaku pada 28 Maret 2026. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mengurangi dampak negatif media sosial.
Selain itu, Arifatul menyebut sekitar 10 juta warga mengalami gangguan kesehatan mental. Ia menilai ketergantungan pada gadget menjadi salah satu penyebab utama.
Oleh sebab itu, pemerintah mendorong penggunaan teknologi yang lebih sehat dan terkontrol.
Program Ruang Bersama Indonesia Perkuat Perlindungan
Pemerintah juga meluncurkan program Ruang Bersama Indonesia (RBI). Program ini bertujuan mengintegrasikan layanan perlindungan di tingkat desa.
RBI mengembangkan konsep dari program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Namun, RBI menggunakan pendekatan kolaboratif lintas sektor.
Program ini menyediakan ruang aman untuk diskusi, edukasi, dan pengasuhan. Selain itu, RBI juga mendukung pelatihan dan akses modal bagi perempuan.
Saat ini, pemerintah telah menjalankan RBI di tujuh lokasi. Selanjutnya, pemerintah menargetkan 138 desa bergabung hingga akhir tahun.
Arifatul menekankan pentingnya kolaborasi antar petugas lapangan. Ia mengibaratkan mereka seperti lidi yang perlu disatukan agar menjadi kuat.
Layanan Pengaduan dan Kolaborasi Terus Diperkuat
Pemerintah memperluas layanan call center SAPA 129 untuk pengaduan kekerasan. Selain itu, pemerintah membangun sistem data perempuan dan anak berbasis desa.
Di sisi lain, berbagai pihak juga mendukung upaya ini melalui forum kolaborasi. Forum tersebut mempertemukan pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap dapat memperkuat kepemimpinan perempuan. Selain itu, pemerintah ingin menciptakan dampak kesehatan yang berkelanjutan.
Dengan langkah tersebut, pemerintah menargetkan penurunan kekerasan serta peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia.
